Sebagian besar faksi di MPR sepakat dilakukan pemilihan presiden langsung mulai tahun 2004. Pemilihan langsung akan merupakan satu perubahan bersejarah dalam reformasi demokrasi di Indonesia setelah puluhan tahun di bawah pemerintahan otokratis. Ratifikasi atas kesepakatan itu masih harus menunggu persetujuan di antara faksi-faksi di MPR tentang bagaimana pemilihan langsung itu harus dilaksanakan. Satu hal yang belum diputuskan ialah bagaimana kalau sekiranya tidak ada satu calon yang memenangkan mayoritas suara. Surat-suratkabar setempat mengabarkan, salah satu pemecahan yang sedang dibicarakan diadakan pemilihan ulang atau pemungutan suara babak ke-2. Sekarang memilih dan memberhentikan presiden berada di tangan MPR. Rakyat tidak punya suara langsung dalam menentukan siapa yang jadi presiden.