Teks Saja
Search

 
Polisi Australia Menggerebek Komplotan Perdagangan Pelacur

07/03/2008

Kepolisian Australia mengatakan mereka telah melakukan beberapa penggrebekan di Sydney yang membebaskan 10 orang perempuan Korea Selatan yang katanya dipaksa menjadi budak pelacuran.

Polisi dan pejabat imigrasi mengatakan penggrebekan hari Kamis mematahkan komplotan perdagangan pelacur jutaan dolar. Dua orang priya dan 3 orang perempuan akan menghadapi tuduhan, antara lain, perdagangan manusia dan dengan menipu mempekerjakan orang sebagai pelacur yang dapat dikenakan hukuman penjara sampai 25 tahun. Orang yang dituduh pemimpin komplotan itu adalah perempuan Australia berusia 46 tahun.

Pihak berwajib Australia mengatakan perempuan Korea itu ditipu mengenai pekerjaan mereka dan didatangkan ke Australia dengan berbohong.  Seorang pejabat imigrasi mengatakan perempuan itu tadinya setuju datang ke Australia untuk bekerja sebagai pekerja sex dengan persyaratan kerja yang lebih baik.  Polisi mengatakan perempuan itu dipaksa bekerja sebagai pelacur di rumah bordil Sydney sampai 20 jam sehari.

Pelacuran tidak melanggar hukum di Australia.

emailme.gif E-mail artikel ini kepada teman
printerfriendly.gif Versi Cetak

  Berita Utama
Militer AS Kenakan Tuduhan Pembunuhan Berencana atas Mayor Nidal Hasan

  Berita Lainnya
Thailand, Kamboja Saling Usir Diplomat Senior
Menlu Clinton Janjikan Bantuan untuk Filipina
Obama Fokuskan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Lawatan ke Asia Timur
Bentrokan Etnis di Sudan Selatan Tewaskan 11 Orang
Obama Berangkat Hari Ini dalam Lawatan Pertama ke Asia
Obama Perintahkan Perubahan Strategi di Afghanistan
Para Menteri Keuangan Asia Nyatakan Dukungan bagi Nilai Mata Uang Berorientasi Pasar
Orang-orang Bersenjata di Pakistan Tewaskan Karyawan Konsulat Iran
Maois Berdemonstrasi Tentang Pemerintah Nepal di Kathmandu
Obama, Para Pemimpin Dunia Beri Penghormatan Veteran Pada Peringatan PD I
Kendaraan Dinas Rahasia AS Tabrak dan Tewaskan Pejalan Kaki
Badai di Brazil Akibatkan Mati Lampu Massal
Pakistan Ingin Peran dalam Kebijakan Amerika-Afghanistan